Kecelakaan akibat infrastrukur jalan, bolehkah menuntut?

Lubang air di jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Berbahaya bagi pengendara roda dua.                 foto: cak mimit

Judul di atas adalah hasil perenungan penulis setelah beberapa minggu ini cukup sering melewati jalur Gatsu dan MT. Haryono. Bagi yang tidak tahu, jalur ini adalah urat nadi akses ribuan kendaraan roda dua, empat, angkutan umum serta niaga lainnya memasuki Ibu Kota Jakarta. Sialnya, saat ini, justru jalan raya ini menjadi momok. Pasalnya, aspal yang awalnya mulus bak pipi model papan atas tersebut mulai “berjerawat” bak gadis remaja yang tengah puber. Alhasil, bagi biker yang gradak-gruduk dan lengah saat berkendara, bersiaplah gusrak di tengah jalan. Resikonya bisa luka ringan, hingga tewas mengenaskan.

Beberapa waktu lalu, media detik.com melaporkan terjadinya tabrakan beruntun di ruas jalan Gatot Subroto. Tabrakan ini, menurut narasumber yang diwawancarai, terjadi karena seorang pemotor berusaha menghindari lubang yang berada di depannya. Manuver mendadak dilakukan, sementara yang di belakang kaget, dan terjadilah tabrakan beruntun. Para pengendara motor tersebut mengalami luka ringan hingga ada yang patah tulang.

Jika begini, siapa yang disalahkan? Ok, memang faktanya penggguna jalan di Jakarta hampir semua tidak tertib. Entah itu pengendara mobil pribadi, supir angkutan umum, pengendara motor sampai pejalan kaki. Semua menyumbang pada ketidakdisiplinan di jalan. Namun itu bukan berarti pemerintah boleh berpangku tangan. Jika seseorang mengalami kecelakaan karena tidak tersedianya rambu, jalan yang rusak atau kondisi jalan yang parah, mungkinkah konsumen/pengguna jalan menuntut? Teorinya, bisa.

Mari kita lihat UU no.22/2009 tentang lalu lintas dan keselamatan jalan. Terutama pasal 24 dan 273 berikut ini. Monggo disimak:

Pasal 24

(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

….

Pasal 273
(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan
patut memperbaiki Jalan yang rusak yang
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan
korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan
dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00
(seratus dua puluh juta rupiah).
– 128 –
Pasal 277 . . .
(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau
rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Jadi sudah jelas, masyarakat bisa melakukan penuntutan terhadap kinerja pemerintah yang buruk soal infrastruktur jalan. Lalu prosedurnya bagaimana? Biasanya melalui aktivitas legal yang disebut “Class Action”. Dan tentu saja harus didampingin pengacara atau lembaga swadaya yang berkaitan. Namun sayangnya, banyak masyarakat pengguna jalan yang enggan berurusan untuk ini. “Dulu gue pernah jatuh karena lubang di jalan, deket Gatsu. Yah mau nuntut siapa? Nanti malah ribet, kita pake pengacara dan segala macem.” Demikian pengakuan seorang rekan biker yang pernah mengalami kecelakaan gara-gara lubang di jalan.

Foto: kaskus

Tidak hanya jalan raya, terkadang infrastuktur pendukung pun mengundang bahaya. Seperti yang dialami dua gadis ini saat menyeberangi bagian JPO Dukuh Atas yang rusak. Foto: kaskus

Hal ini diperparah lagi dengan media massa yang cenderung memuat berita-berita yang bersifat populis tanpa melihat konteksnya. Media lebih suka membenturkan anta calon gubernur, tanpa menggali lebih dalam masalah transportasi di Jakarta. Media otomotif juga terbilang jarang mengulik hal ini. Jadi, jika anda menjadi korban kecelakaan karena matinya lampu lalu lintas mati, jalan berlubang, marka jalan yang tidak pas atau rambu yang tidak ada, maukah anda melakukan class action menuntut perbaikan infrastruktur jalan? (hnr)

Iklan

8 comments on “Kecelakaan akibat infrastrukur jalan, bolehkah menuntut?

Tinggalkan Balasan & Jangan Tampilkan Link Lebih Dari 1.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s